Lowongan CPNS Daerah di 35 Kota dan Kabupaten Seluruh Jawa Tengah Oktober 2009 (Update Pengumumannya)

UPDATE 26-10-2009

Berikut pengumuman resmi dan formasi masing-masing kabupaten/kota:

PENGADAAN CPNSD TAHUN 2009 FASILITASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ( ONLINE )

1	Pemerintah Kab. Demak	13	Pemerintah Kab. Magelang
2	Pemerintah Kab. Grobogan	14	Pemerintah Kab. Temanggung
3	Pemerintah Kab. Batang	15	Pemerintah Kab. Purworejo
4	Pemerintah Kab. Tegal	16	Pemerintah Kab. Kebumen
5	Pemerintah Kab. Brebes	17	Pemerintah Kab. Boyolali
6	Pemerintah Kab. Pati	18	Pemerintah Kab. Wonogiri
7	Pemerintah Kab. Kudus	19	Pemerintah Kota Salatiga
8	Pemerintah Kab. Jepara	20	Pemerintah Kota Pekalongan
9	Pemerintah Kab. Blora	21	Pemerintah Kota Tegal
10	Pemerintah Kab. Banyumas	22	Pemerintah Kota Magelang
11	Pemerintah Kab. Cilacap	23	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
12	Pemerintah Kab. Purbalingga

PENGADAAN CPNSD TAHUN 2009 SECARA MANDIRI OLEH MASING-MASING KABUPATEN /KOTA

1	Pemerintah Kota Surakarta	8	Pemerintah Kab. Wonosobo
2	Pemerintah Kab. Semarang	9	Pemerintah Kab. Klaten
3	Pemerintah Kab. Kendal	10	Pemerintah Kab. Sragen
4	Pemerintah Kab. Pekalongan	11	Pemerintah Kab. Sukoharjo
5	Pemerintah Kab. Pemalang	12	Pemerintah Kab. Karanganyar
6	Pemerintah Kab. Rembang	13	Pemerintah Kota Semarang
7	Pemerintah Kab. Banjarnegara

Alur dan Syarat Pendaftaran semua daerah Download DISINI
Mekanisme Pendaftaran Download DISINI
Daerah yang melaksanakan sendiri Download DISINI

Registrasi Online mulai 30 Oktober 2009 Klik disini
Petunjuk Pendaftaran Klik disini

Sumber DISINI

---

Ini berita sebelumnya yang diposting tanggal 14-10-2009

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (cpns-d) di 35 kota dan kabupaten provinsi Jawa Tengah direncanakan diadakan secara bersamaan. Namun rencana yang tadinya akan diumumkan hari ini Rabu 14 Oktober 2009 kemungkinan diundur, karena ada beberapa kota/kabupaten yang belum menerima rincian formasi dari menteri pendayagunaan aparatur negara (pan).

Info tersebut dapat dibaca di blognya BKD Karanganyar yang entah kenapa kolom komentarnya ditutup! Mungkin untuk menghindari komentar para cpns-ers yang sewot gara-gara diundur. Yah… mau bagaimana lagi, itu urusan para dewa-dewa diatas sana. (Tapi kolom komentar sudah dibuka sekarang- red)

Tapi biar para pembaca blog ini tidak kecewa, berikut rangkuman berita dari CPNS Daerah kota dan kabupaten di Jawa Tengah, beberapa waktu yang lalu. Ntar kalo sudah ada pengumuman resmi insya Allah segera diposting.

Selamat membaca dan menunggu..

---

Alokasi Formasi untuk Kabupaten KAranganyar yang dikutip dari sini adalah:

Adapun berkas lamaran yang perlu dipersiapkan untuk pendataran CPNS formasi umum tahun 2009 Kabupaten Karanganyar (semoga tidak ada perubahan) yaitu :

* Formulir pendaftaran (format sudah disediakan/ada pada pengumuman resmi)
* Surat lamaran ditulis tangan
* Foto copy ijasah dan transkip nilai yang dilegalisir pejabat yang berwenang
* Foto copy KTP yang dilegalisir minimal Lurah/kades
* Pas photo hitam putih terbaru ukuran 3×4 sebanyak 4 lembar
* Bagi pelamar tenaga kesehatan wajib melampirkan surat ijin tenaga kesehatan :

* Surat Tanda Registrasi (Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis)
* Surat Ijin Perawat (SIP)
* Surat Ijin Bidan (SIB)
* Surat Ijin Asisten Apoteker (SIAA)
* Surat Ijin Fisioterapi (SIF)
* Surat Ijin Radiografer (SIR)
* Surat Ijin Perawat Gigi (SIPG)
* Surat Ijin Refraksionis Optisien (SIRO)
* Apoteker (Bukti Lapor)
* Surat Ijin Okupasi Terapi (SIOT)

* Surat pernyataan sanggup membayar denda apabila mengundurkan diri setelah diadakan pemberkasan pengajuan penetapan NIP sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun formatnya juga sudah disediakan.

Persyaratan diatas kemungkinan dapat berubah (tapi setidaknya dapat memberi informasi kepada pengunjung blog ini mengenai berkas apa saja yang harus dipersiapkan).

Formasi tenaga kesehatannya yang dikutip dari sini adalah:

Sesuai dengan hasil rakor kepegawaian se Jawa Tengah dalam rangka persiapan penerimaan CPNS formasi tahun 2009 yang diadakan pada tanggal 5 s/d 6 Oktober 2009, telah disepakati adanya tambahan persyaratan berupa Surat Ijin Tenaga Kesehatan dalam pendaftaran CPNS formasi umum tahun 2009 bagi tenaga kesehatan.

Berikut daftar formasi dan surat ijin tenaga kesehatan yang harus dilampirkan dalam pendaftaran CPNS formasi umum tahun 2009 :

* Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis : Surat Tanda Register (STR)
* Perawat : Surat Ijin Perawat (SIP)
* Bidan : Surat Ijin Bidan (SIB)
* Apoteker : Bukti Lapor
* Asisten Apoteker : Surat Ijin Asisten Apoteker (SIAA)
* Fisioterapis : Surat Ijin Fisioterpis (SIF)
* Radiografer : Surat Ijin Radiografer (SIR)
* Perawat Gigi : Surat Ijin Perawat Gigi (SIPG)
* Surat Ijin Refraksionis Optisien
* Surat Ijin Okupasi Terapi (SIOT)

---

Pemkot Salatiga Dapat Alokasi 421 CPNS
Tuesday, 11 August 2009
Sumber: disini

BALAI KOTA- Pemkot Salatiga tahun ini mendapat alokasi dari Pemerintah Pusat sebanyak 421 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Jumlah itu meliputi160 orang formasi tenaga kependidikan, 184 tenaga teknis, 52 tenaga kesehatan, dan 25 orang yang berasal dari tenaga honorer yang langsung bisa diangkat sebagai CPNS berdasarkan data base tahun 2005.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Salatiga Daryadi SH mengatakan, saat ini Pemkot telah mengusulkan detail formasi yang dibutuhkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAn) di Jakarta. ”Untuk pelaksanaan tes CPNS 2009 akan dilangsungkan sekitar Oktober dan dilakukan bersama dengan daerah lain di Jateng,” kata dia, Senin (10/8) siang.

Sedangkan untuk tenaga honorer yang sudah masuk data base dan langsung bisa diangkat menjadi CPNS 2009, jumlahnya 25 orang Daryadi mengemukakan, tahun ini Pemkot memang sengaja meminta formasi yang lebih banyak untuk tenaga teknis. Hal itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot.

Belum Ada Keputusan

Diungkapkan pula, saat ini terdapat setidaknya 286 tenaga kontrak di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) serta instansi lain di lingkungan Pemkot tidak jelas nasibnya. Sampai saat ini belum ada keputusan dari Pemerintah Pusat apakah mereka dapat diangkat sebagai PNS.

Mereka terdiri atas 50 tenaga kontrak yang dibiayai APBD Salatiga dan diangkat dengan SK Wali Kota Salatiga serta 236 tenaga guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Disdikpora.

Menurutnya, pada pendataan tahun 2005 terdapat 50 tenaga kontrak yang dibiayai APBD Salatiga dan diangkat dengan SK Wali Kota Salatiga serta berada di berbagai SKPD. Mereka sesuai dengan PP 48/2005 tidak dapat diangkat sebagai PNS.

”Untuk 50 tenaga kontrak yang diangkat dengan SK Wali Kota tidak dapat diusulkan diangkat menjadi CPNS, karena pada saat pendataan tahun 2005, masa kerja mereka belum genap satu tahun,” tuturnya.

Sedangkan tenaga GTT dan PTT, BKD Salatiga telah berusaha mengajukan permintaan ke Pemerintah Pusat, tetapi hingga kini belum ada jawaban.

’’Kami masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat. BKD telah mengusulkan terkait nasib GTT dan PTT serta 50 tenaga kontrak SK Wali Kota Salatiga yang tidak masuk data base tetap kami perjuangkan.

Tetapi, sampai saat ini belum ada jawaban,’’ tandasnya. Dia juga mengimbau agar Diknas dan sekolah tidak seenaknya menerima GTT maupun PTT, sehingga di belakang hari merepotkan. Dari 236 tenaga yang datanya diterima BKD pada 2005, diprediksi sekarang sudah membengkak dua kali lipat. (H53,H2-37)(SM)

---

06 Oktober 2009 | 12:32 wib | Daerah
Bulan Ini, Pendaftaran CPNS Dibuka
Kabupaten Purworejo dapat jatah 447 CPNS

Sumber: DISINI

Purworejo, CyberNews. Kabar penerimaan CPNS di Kabupaten Purworejo tahun 2009 yang akan ditunda tertepis. Plt Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain menegaskan, Pemkab Purworejo tetap berencana merekrut CPNS sesuai dengan formasi yang diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. “Insya Allah tetap kita laksanakan,” ujar Mahsun saat dimintai konfirmasi SM CyberNews, Selasa (6/10).

Kepastian itu juga diperkuat penjelasan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Masduqi Simor. Birokrat asal Surabaya ini mengungkapkan, pendaftaran CPNS diperkirakan akan dimulai pertengahan bulan ini. “Kepastiannya menunggu hasil rapat koordinasi dengan Pemprov Jateng. Sebab nantinya tes seleksi akan digelar serempak seluruh kabupaten/kota di Jateng,” katanya.

Lebih lanjut diungkapkan Simor, tes penerimaan CPNS itu diperkirakan akan digelar pada minggu pertama bulan Desember. Seluruh persyaratan yang dibutuhkan tidak berbeda dengan penerimaan CPNS pada tahun-tahun sebelumnya.

Sekda Purworejo Akhmad Fauzi yang dimintai konfirmasi di sela-sela membuka acara Purworejo Fair mengungkapkan, kepastian tidaknya penerimaan CPNS tahun 2009 menjadi kewenangan sepenuhnya Bupati. “Kebijakan itu tergantung beliau (Bupati,red),” katanya.

Namun, Sekda mengungkapkan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran gaji pegawai baru setelah penerimaan CPNS. Setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 19 miliar. Padahal, dana alokasi umum (DAU) yang diterima Kabupaten Purworejo jumlahnya sangat terbatas.

Menurut Sekda, hal itu sangat dilematis. Pasalnya, di sisi yang lain banyak pegawai yang memasuki masa pensiun dan harus dilakukan kaderisasi. “Tahun depan ada sekitar 200 pegawai yang pensiun,” katanya.

Solusi alternatif yang dimungkinkan, menurut Fauzi, adalah tahun 2009 tetap dilaksanakan penerimaan CPNS. Hanya saja, pengangkatannya tidak langsung pada tahun 2010, tapi ditunda tahun berikutnya guna memberikan waktu bagi APBD untuk menyiapkan anggarannya.

Seperti dilansir sebelumnya, Purworejo mendapatkan 447 fomasi CPNS baru untuk tahun 2009. Dari jumlah itu tidak ada satupun formasi tenaga pendidik atau guru. Rinciannya terdiri dari tenaga honorer sebanyak 162 formasi, pelamar umum 237, sekretaris desa (Sekdes) sebanyak 45 formasi, dan tenaga kesehatan 3 formasi.

Untuk formasi tenaga honorer itu merupakan sisa yang belum diangkat hingga 2009 ini. Sebenarnya sisa tenaga honorer yang sudah masuk data base jumlahnya 170 orang, namun ada yang sudah meninggal dan tersisa 162 orang. Sedangkan untuk pelamar umum semuanya untuk formasi tenaga teknis. Antara lain bidang pengairan, pekerjaan umum (PU), peneliti bangunan, tenaga perhubungan, dan tenaga teknis lainnya.

Sementara untuk formasi Sekdes merupakan sisa yang belum terangkat tahun sebelumnya. “Yang sudah diverifikasi dan memenuhi syarat sisanya ya tinggal 45 orang dan akan diangkat tahun ini,” ujar Simor.

Adapun formasi tenaga kesehatan hanya khusus untuk dokter spesialis. Itupun sebenarnya formasi tahun lalu yang tidak terisi karena tidak ada yang mendaftar. Antara lain spesialis mata dan spesialis anak. “Formasi perawat dan bidan tidak ada tahun ini,” katanya.

Ditambahkan Simor, dalam pengajuan formasi pihaknya sebenarnya juga mengajukan tenaga guru. Namun, Kabupaten Purworejo tidak kebagian kuota karena sudah habis untuk kabupaten/kota lainnya.

( Nur Kholiq / CN08 )

---

14 Oktober 2009
Guru, Profesi Primadona Setelah Dokter
Banjarnegara

Sumber: DISINI

Saat ini guru sudah menjadi profesi primadona setelah dokter. Dengan adanya sertifikasi, penghasilan guru memang menjadi begitu menggiurkan. Tidak heran jika sekarang perguruan tinggi keguruan dan ilmu pendidikan diserbu peminat,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Winarso Wiwit Sulistyo di depan ratusan guru dalam acara Halal Bi Halal Dinas Pendidikan Kecamatan Purwareja Klampok belum lama ini.

Kepada guru yang telah memperoleh sertifikasi, Winarso berharap adanya peningkatan profesionalitas kerja. “Jika terbukti ada indikasi dan bukti guru-guru di Banjarnegara menjadi tidak profesional, maka selain meminta guru tersebut untuk mundur, saya adalah pejabat paling pertama mengajukan mundur,” tegas Winarso.

Mengenai guru tidak tetap yang belum ada kejelasan nasibnya karena Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, Winarso meminta agar tidak kecil hati dan berharap agar guru honorer tersebut tidak pantang menyerah untuk mengikuti tes CPNS melalui jalur umum, jika masih berkeinginan kuat menjadi CPNS. “Kita berharap agar suatu ketika ada peninjauan ulang mengenai PP tersebut. Tapi kita juga harus berupaya dengan cara mengikuti tes CPNS untuk umum dari pada hanya berharap pada keajaiban ,” ujar Winarso memotivasi. (s-tea – TG)

---

07 Oktober 2009 | 22:55 wib | Daerah
Pemkot Pekalongan Segera Buka Pendaftaran CPNS

Sumber: DISINI

Pekalongan, CyberNews. Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan pertengahan Oktober ini akan membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pada rekruitmen itu dibutuhkan 145 orang untuk mengisi berbagai formasi.

Demikian dikatakan Kepala Bagian Kepegawaian Drg Agus Marhaendayana. Menurutnya, pengadaan CPNS di lingkungan Pemkot Pekalongan akan dilaksanakan bersamaan dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah. “Pertengahan Oktober ini, kami akan melakukan pengadaan CPNS di lingkungan Pemkot Pekalongan. Tapi pelaksanaannya diselenggarakan secara serentak dengan daerah lain di Jawa Tengah,” katanya.

Disebutkan, karena pelaksanaan secara bersamaan, maka sekarang ini pihaknya tengah menunggu keputusan jadwal dari provinsi dengan sistem online. Sehingga, peminat tidak dapat mendaftarkan diri pada dua daerah sekaligus. “Peserta yang sudah mendaftar pada satu daerah, tidak dapat mendaftar di daerah lain. Jadi peminat diminta dapat jeli melihat peluang dari jurnal masing-masing daerah, supaya peluang lolos seleksi besar,” tandas dia.

Kendati belum ada keputusan mengenai pelaksanaan pengadaan CPNS, tapi sudah muncul kabar penyelenggaraan dilakukan mulai pertengahan Oktober ini dan Pemkot telah menyusun lengkap formasi sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, seluruh warga diimbau untuk dapat mempersiapkan diri sejak dari sekarang, agar tidak kesulitan dalam memenuhi berkas lamaran. Sebab, persyaratan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Kalau semuanya sudah disiapkan dari sekarang, pada saat pendaftaran nanti tidak kesulitan mengurus berbagai persyaratan, serta memudahkan pengumpulan berkas lamaran,” jelas Kabag Kepegawaian.

( Nur Khaeruddin / CN08 )

---

Pemkab Wonogiri perketat persyaratan CPNS
By mufid on 13 Oktober 2009 | 18:53
Sumber: DISINI

Wonogiri (Espos)–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan memperketat persyaratan calon pegawai negeri sipil mendatang, salah satunya CPNS harus melampirkan ijazah pelatihan atau keterampilan nonformal.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Reni Ratnasari, karena tahun lalu ada 47 formasi yang kosong lantaran sejumlah CPNS mengundurkan diri dan mendaftar di beberapa tempat lainnya, pada pendaftaran CPNS kali ini sejumlah persyaratan tambahan diminta untuk dilampirkan.

Dia mengatakan, selain kartu kuning dan SKCK, persyaratan lainnya itu adalah ijazah pendidikan nonformal seperti kursus komputer.

“Mengenai syarat lainnya seperti TOEFL, kami belum dapat memastikan apa juga harus dilampirkan,” jelas dia ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Selasa (13/10).

Dia mengatakan, pengumuman formasi CPNS rencananya akan dilakukan secara serentak, yaitu pada tanggal 16 Oktober mendatang, kendati demikian dirinya belum dapat menginformasikan pembukaan pendaftaran karena masih menunggu standard operating system (SOP) Jateng.

Dia mengatakan, ada 286 formasi di antaranya tenaga teknis, tenaga kesehatan dan guru tetapi berapa formasi masing-masingnya belum dapat disampaikan.

“Hari ini kami mengambil susunan formasi terkait dengan pelaksanaan pendaftaran CPNS,” jelas dia.

Lebih lanjut dia menambahkan, pendaftaran CPNS dapat dilakukan secara online dan via pos. Menurutnya, dengan adanya sistem online tersebut pendaftar hanya dapat mendaftarkan diri di satu formasi dan daerah. Menurutnya, rencana tersebut tidak hanya berlaku di Jawa Tengah, tetapi pemerintah provinsi Jateng berupaya melakukan koordinasi lintas provinsi lainnya.

“Bahkan sempat ada usulan bahwa mereka yang diterima tetapi mengundurkan diri, mereka nantinya dikenakan biaya mengikuti tes,” jelasnya.

---

Pengumunan ditunda, BKD Sukoharjo akui maraknya calo CPNS

By mufid on 13 Oktober 2009 | 17:06

Sumber: SOLOPOS
Sukoharjo (Espos)–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo mengakui maraknya calo calon pegawai sipil (CPNS) menjelang dibukanya pengumuman rekrutmen pada bulan ini.

Hal tersebut ditegaskan Kepala BKD, Sardiyono ketika dikonfirmasi, Selasa (13/10). Lebih lanjut, imbuh dia, maraknya calo sebenarnya tidak hanya terjadi ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengadakan rekrutmen CPNS melainkan juga ketika Pemkab akan menggelar mutasi serta even-even lainnya.

“Kalau calo saya yakin memang banyak beredar. Namun yang wajib diperhatikan masyarakat adalah mereka hanyalah oknum yang tidak bertanggungjawab. Artinya, tidak ada jaminan ketika masyarakat menyerahkan sejumlah uang kepada calo lantas mereka diterima sebagai pegawai,” jelasnya.

Sardiyono menambahkan, dengan kondisi yang ada masyarakat wajib selalu berhati-hati serta waspada. Dengan kata lain jangan mudah percaya dengan bujuk rayu calo lantaran tidak ada jaminan bahwa kata-kata mereka bisa dipercaya. Oleh karena itu, menurut Sardiyono, masyarakat wajib mengikuti proses rekrutmen seperti tahapan yang telah ditentukan.

Disinggung mengenai jaminan transparansi dari Pemkab, Sardiyono menjawab bisa dibuktikan oleh masyarakat.

“Untuk rekrutmen tahun ini Pemkab hanya berfungsi sebagai pihak yang menggelar rekrutmen. Jadi yang bertanggungjawab atas pengadaan soal, penyelenggaraan tes hingga pemeriksaan sudah dilimpahkan kepada pihak ketiga yaitu perguruan tinggi negeri (PTN),” jelasnya.

Masih mengenai rekrutmen CPNS, Sardiyono menjelaskan, pengumumannya akan ditunda. Sebab, surat keputusan (SK) dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng) hingga Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) belum juga terbit.

---

Dewan minta CPNS guru dibatalkan

By mufid on 8 Oktober 2009 | 16:08

Sumber: SOlopos

Sukoharjo (Espos)–Kalangan legislatif meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membatalkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) khususnya untuk formasi guru menyusul akan diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 74 Tahun 2008.

Dalam PP No 74 Tahun 2008 tersebut telah diatur bahwa guru wajib mengajar minimal 24 jam selama sepekan. Apabila jam mengajar masih kurang, maka yang bersangkutan akan dilorot jabatannya menjadi pegawai tata usaha (TU) di sekolah.

Konsekuensi dari penurunan jabatan tersebut, tunjangan fungsional yang bersangkutan akan dicabut.

Wakil Ketua Dewan, Nurdin menjelaskan, instruksi pemerintah pusat melalui PP No 74 Tahun 2008 sebenarnya bagus.

“PP itu sebenarnya bagus. Tinggal Dinas Pendidikan (Disdik) melaksanakannya bagaimana,” jelas dia kepada Espos, Kamis (7/10).

Apabila PP No 74 sudah dilaksanakan, Nurdin menambahkan, menjadi kewajiban Disdik melaksanakannya dengan baik sehingga tidak sampai menimbulkan gejolak di masyarakat.

Pasalnya, imbas dari pelaksanaan PP tersebut dipastikan akan merugikan sejumlah guru yang statusnya pegawai negeri sipil (PNS) maupun mereka yang masih guru tidak tetap atau GTT.

Masih terkait rencana pelaksanaan PP No 74 Tahun 2008, Nurdin menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) seharusnya bersikap lebih cermat.

“Khusus untuk BKD misalnya, ya agar tidak menimbulkan masalah baru sebaiknya formasi CPNS guru dibatalkan. Sebab kalau saya mencermati statement Kepala Disdik, Djoko Raino Sigit, masih banyak guru yang beban mengajarnya masih kurang,” ujarnya. Apabila kondisi demikian masih ditambah dengan gelontoran ratusan guru baru, justru membuat masalah menjadi lebih runyam.

Sukoharjo (Espos)–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo mengakui maraknya calo calon pegawai sipil (CPNS) menjelang dibukanya pengumuman rekrutmen pada bulan ini.

Hal tersebut ditegaskan Kepala BKD, Sardiyono ketika dikonfirmasi, Selasa (13/10). Lebih lanjut, imbuh dia, maraknya calo sebenarnya tidak hanya terjadi ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengadakan rekrutmen CPNS melainkan juga ketika Pemkab akan menggelar mutasi serta even-even lainnya.

“Kalau calo saya yakin memang banyak beredar. Namun yang wajib diperhatikan masyarakat adalah mereka hanyalah oknum yang tidak bertanggungjawab. Artinya, tidak ada jaminan ketika masyarakat menyerahkan sejumlah uang kepada calo lantas mereka diterima sebagai pegawai,” jelasnya.

Sardiyono menambahkan, dengan kondisi yang ada masyarakat wajib selalu berhati-hati serta waspada. Dengan kata lain jangan mudah percaya dengan bujuk rayu calo lantaran tidak ada jaminan bahwa kata-kata mereka bisa dipercaya. Oleh karena itu, menurut Sardiyono, masyarakat wajib mengikuti proses rekrutmen seperti tahapan yang telah ditentukan.

Disinggung mengenai jaminan transparansi dari Pemkab, Sardiyono menjawab bisa dibuktikan oleh masyarakat.

“Untuk rekrutmen tahun ini Pemkab hanya berfungsi sebagai pihak yang menggelar rekrutmen. Jadi yang bertanggungjawab atas pengadaan soal, penyelenggaraan tes hingga pemeriksaan sudah dilimpahkan kepada pihak ketiga yaitu perguruan tinggi negeri (PTN),” jelasnya.

Masih mengenai rekrutmen CPNS, Sardiyono menjelaskan, pengumumannya akan ditunda. Sebab, surat keputusan (SK) dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng) hingga Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) belum juga terbit.

---

Pemkot Solo siapkan Rp 1,2 M untuk penerimaan CPNS 2009
By mufid on 1 Oktober 2009 | 20:16

Sumber: SOlopos

Solo (Espos)–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyiapkan anggaran senilai Rp 1,2 miliar untuk membiayai proses seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2009. Anggaran itu didasarkan pada asumsi jumlah pendaftar tahun lalu sekitar 13.000 orang.

Kuota formasi penerimaan CPNS untuk Kota Solo sendiri sampai saat ini belum turun. Meski kuota CPNS untuk Provinsi Jateng sudah diinformasikan sebanyak 19.406 formasi, kuota untuk masing-masing kabupaten/kota belum diumumkan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo, Etty Retnowati mengaku belum menerima informasi resmi tentang kuota tersebut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.

“Kalau berdasarkan koordinasi dengan Pemprov beberapa waktu lalu, pertengahan bulan Oktober ini mestinya kuota untuk masing-masing kabupaten/kota sudah diumumkan. Jadi kita tunggu saja,” ujar Etty, saat ditemui wartawan di Balaikota, Kamis (1/10).

Soal anggaran, Etty menjelaskan, dari APBD 2009 memang telah disiapkan senilai Rp 1,2 miliar. Penetapan anggaran itu didasarkan atas jumlah pelamar pada seleksi penerimaan CPNS tahun 2008 lalu sekitar 13.000 orang. Masing-masing pelamar dijatah Rp 17.500 untuk penyampaian berkas ke provinsi. Selain itu juga untuk pemrosesan nomor identitas pegawai (NIP) bagi CPNS yang lolos seleksi dan sebagainya.

Ditanya kemungkinan adanya perubahan estimasi anggaran mengingat adanya informasi berubahnya mekanisme seleksi, Etty mengatakan, kemungkinan itu memang ada, namun masih dalam batas anggaran yang telah disediakan.

“Memang informasinya ada perubahan mekanisme misalnya pendaftaran melalui online untuk menghindari satu peserta mendaftar di lebih dari satu kabupaten/kota. Tapi mudah-mudahan anggaran itu mencukupi,” kata dia.

Etty menambahkan, tahun lalu ada 20%-25% peserta yang tak ikut tes di Solo karena juga mendaftar di tempat lain.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Boeddy Soeharto, ditemui di Balaikota kemarin mengatakan, ada kemungkinan proses seleksi CPNS akan menggunakan tes yang lebih beragam.

---

Seleksi CPNS 2009 masih tunggu kuota MenPAN
By aniexwatya on 3 September 2009 | 17:37

Sumber: solopos

Solo (Espos)–Masyarakat yang ingin mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2009 di Kota Solo tampaknya masih harus menunggu cukup lama. Hal itu karena hingga kini belum ada ketetapan kuota resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo, Etty Retnowati, ditemui di Balaikota, Kamis (3/9), mengungkapkan sampai kemarin pihaknya belum menerima pemberitahuan mengenai kuota penerimaan CPNS untuk Kota Solo. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng pun belum mengundang para kepala BKD kabupaten/kota untuk merapatkan hal itu.

“Beberapa waktu lalu kami menanyakan ke Kementerian PAN, tapi belum ada pemberitahuan resmi. Kami juga masih menunggu,” kata Etty.
Sempat beredar informasi, pada Juli lalu, pemerintah pusat telah mengumumkan kuota penerimaan CPNS formasi 2009. Untuk Kota Solo, kuotanya sekitar 200 formasi untuk pelamar umum. Namun, dari kuota tersebut, kebanyakan adalah formasi untuk tenaga kependidikan. Sementara Pemkot Solo lebih banyak membutuhkan tenaga teknis.

“Di Solo ini kan tenaga kependidikan atau guru sudah cukup banyak, karena itu kami meminta revisi formasi itu ke Kementerian PAN. Soal jumlah sudah tidak mungkin berubah. Tapi yang kami harapkan agar formasinya diubah lebih banyak untuk tenaga teknis,” ujar Etty.

Diinformasikan sebelumnya, dengan jumlah pegawai yang pensiun dan meninggal mencapai 300-an orang setiap tahunnya, Pemkot Solo masih kekurangan sekitar 2.000 pegawai. Angka itu didapat dari kekurangan jumlah pegawai yang dilaporkan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dari jumlah kebutuhan tersebut, menurut Etty, kebanyakan adalah tenaga teknis, seperti akuntan, ahli keuangan, petugas penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) dan sebagainya.